Ketegasan Panglima TNI adalah cerminan apabila ada kekeliruan di satu pihak

Pemerintah serta militer (TNI) mesti satu sikap dalam mengemukakan kebijakannya untuk menangguhkan kerja sama juga dengan militer Australia. Hal semacam itu supaya pesan Indonesia pada militer Australia jadi terang, kalau baik petinggi atau institusi tak bisa merendahkan serta berbuat tidak etis tokoh ataupun gosip peka serta ideologi bangsa.

Hal semacam itu di sampaikan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Kampus Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, di Jakarta, Jumat (6/1).

Menurut dia, media Australia sekarang ini mengemukakan kalau penghentian sesaat kerja sama militer Indonesia serta Australia cuma dibagian instansi bhs saja. Permasalahan itu juga dimaksud cuma berlangsung antarperwira di lapangan, hingga tak semestinya memengaruhi jalinan ke-2 negara.

“Keterpaduan sikap pemerintah butuh dikerjakan supaya permasalahan ini tak dikira remeh oleh Australia serta terulang kembali di masa datang, ” kata Hikmahanto.

Terlebih dulu, Panglima TNI Gatot Nurmantyo lakukan penangguhan kerja sama militer dengan Australia Defence Force (ADF). Tindakan itu dikerjakan lantaran insiden di pusat pendidikan pasukan spesial Australia. Salah satunya, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September 1965 (PKI). Diluar itu, ada esai yang ditulis peserta didik berkaitan permasalahan Papua, dan tulisan Pancagila di ruang kepala sekolah yang terlihat melecehkkan ideologi Pancasila.

“Ketegasan Panglima TNI adalah cerminan apabila ada kekeliruan di satu pihak jadi pihak itu mesti responsif untuk memperbaikinya supaya kebutuhan semakin besar terselamatkan. Ini yang dimaksud jalinan sama-sama menghormati, ” tandas Hikmahanto.

Dia menyampaikan, ketegasan sikap Panglima TNI akan tidak menyurutkan jalinan pada Indonesia serta Australia, termasuk juga dalam kerja sama militer. “Toleransi untuk menyelamatkan jalinan, tak bermakna pihak yang menginginkan tegas jadi mesti melemahkan diri, ” tuturnya.

Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum, serta Keamanan, Jenderal Wiranto, membetulkan penghentian sesaat aktivitas kerja sama kursus bhs di unit spesial Australia lantaran masalah yang menyinggung kehormatan bangsa pada November 2016 lantas. Namun, Wiranto menyebutkan pemutusan itu tak secara detail, tetapi cuma berbentuk sesaat. Kerja sama bakal dilanjutkan kembali sesudah pihak Australia lakukan beberapa langkah penyelesaian.

“Masalah itu akan tidak mengganggu jalinan bilateral ke-2 negara yang sudah jalan baik sampai kini, ” kata Wiranto dalam siaran persnya.

Park dimakzulkan dari jabatannya

Tim pengacara Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, menyebutkan tak ada bukti cukup untuk mensupport sangkaan korupsi yang mengakibatkan Park dimakzulkan dari jabatannya. Pengacara Park juga menekan Mahkamah Konstitusi (MK) supaya membatalkan voting pemakzulan, dan menekan supaya Park kembali diangkat sebagai presiden secepat-cepatnya.

MK semestinya mengadakan sidang awal pada Selasa (3/1), namun dipending lantaran Park batal ada. Tetapi, sidang pada akhirnya ditetapkan di gelar hari Kamis (5/1), baik dengan hadirnya Park atau tak.

“Tidak ada bukti kuat untuk mensupport pemakzulan, ” kata pengacara Park, Lee Jung-Hwan, dalam persidangan tempo hari.
Park berkali-kali membatah sangkaan korupsi melalui pernyataannya di depan umum. Terkadang, pembelaannya dibarengi dengan keinginan maaf sembari menangis.

Parlemen melalui voting, mengambil keputusan memakzulkan Park bln. lantas lantaran skandal sangkaan korupsi yang melibatkan sahabat presiden, Choi Soon-Il. Park dituduh berkolusi dengan rekan lamanya itu untuk memaksakan beberapa besar sumbangan sejumlah beberapa puluh juta dolar dari perusahaan-perusahaan besar Korsel pada yayasan-yayasan punya Choi.

Choi juga disalahkan lantaran memakai pengaruhnya untuk meyakinkan penggabungan dua unit perusahaan Samsung pada 2015. Dewan Nasional juga menyalahkan Park atas pelanggaran konstitusi sepanjang session mendengar awal dalam persidangan pemakzulan itu.

“Pengadilan disuruh untuk memecat presiden hingga masalah ketertiban konstitusional dapat dipulihkan, ” kata seseorang anggota parlemen yang mewakili parlemen, Kwon Seong-Dong.

“Dia (Park) meremehkan tugasnya sebagai kepala pemerintahan serta kepala administrasi negara, ” lebih Kwon.